Laporan ini menemukan kekurangan serius yang masuk dalam cakupan Maritime Labour Convention (MLC, 2006) dari International Labour Organisation, khususnya Judul 3 soal Akomodasi, Fasilitas Rekreasi, Makanan, dan Katering. Kondisi yang dilaporkan bukan sekadar berpotensi melanggar MLC, tetapi juga menandakan gagalnya perlindungan kesehatan dan keselamatan di kapal secara lebih luas.

Aturan mensyaratkan tempat tinggal awak dijaga tetap aman, layak, dan bersih. Adanya serangan hama jelas menandakan kebersihan dasar dan pengendalian hama tidak dijalankan dengan benar. Ini sulit disebut kelalaian sesaat; lebih tepatnya, ada kekurangan baik di pihak manajemen kapal maupun dukungan dari darat.

Aturan yang sama juga mewajibkan tersedianya air minum yang aman dan cukup. Kalau air yang berubah warna sampai dipakai memasak dan dikonsumsi, itu jelas ancaman langsung bagi kesehatan awak. Kondisi seperti ini menandakan kegagalan dalam menyimpan, mengolah, memantau, dan memeriksa air. Tetap dipakainya air itu menunjukkan dua kemungkinan: risikonya tidak dinilai dengan benar, atau peringatannya tidak ditanggapi secepat yang seharusnya.

Inti masalah dalam laporan ini adalah jurang antara “menemukan masalah” dan “benar-benar menyelesaikannya”. Mencatat temuan lalu menutupnya tanpa perbaikan yang terbukti hanya merusak sistem manajemen keselamatan. Yang tercipta adalah kepatuhan semu, sementara bahayanya tetap dibiarkan. Ini menandakan kelemahan sistemik: yang dikejar sekadar prosedur selesai, bukan risiko hilang.

Yang lebih mengkhawatirkan, kasus ini menunjukkan kegagalan menindak bahaya yang sudah diketahui. Kekhawatiran yang masuk akal soal hama dan kualitas air minum tampaknya tidak memicu tindakan cepat dari pemilik atau operator kapal. Tidak ada pula bukti tindak lanjut yang kuat dari negara bendera maupun Port State Control. Membiarkan kapal terus beroperasi dalam keadaan begitu berarti pengawasan dan penegakan gagal di banyak lapisan sekaligus.

Laporan ini juga menyentuh soal kepercayaan awak pada sistem pelaporan. Kalau awak merasa kerahasiaannya tidak terjamin dan takut identitasnya bocor, mereka enggan melaporkan masalah kesehatan dan keselamatan. Akibatnya, penanganan tertunda dan risiko bertambah. Lama-lama, kondisi buruk pun dianggap biasa — hama, misalnya, mulai dianggap hal lumrah, bukan sesuatu yang tidak bisa diterima. Anggapan keliru ini sering diperkuat tekanan komersial dan rasa takut akan dampaknya, dan jelas mengancam budaya keselamatan.

Dalam situasi seperti ini, peran DPA sangat sentral. ISM Code mewajibkan DPA menjadi penghubung yang efektif dan mandiri antara kapal dan darat, dengan wewenang memastikan setiap masalah keselamatan ditangani. Pada kasus ini, tidak adanya tindakan nyata menimbulkan pertanyaan serius: apakah peran DPA benar-benar dijalankan? Kalau peran DPA tidak menghasilkan eskalasi dan perbaikan yang tepat waktu, fungsinya berubah jadi sekadar formalitas — dan itu menggugurkan tujuan sistem manajemen keselamatan.

Begitu ada laporan yang meyakinkan soal hama dan air minum yang tidak aman, masalahnya harus segera dieskalasi ke administrasi negara bendera dan, bila perlu, ke Port State Control. Mekanisme ini ada justru untuk memeriksa dan menegakkan aturan secara independen. Kalau terlambat dilibatkan, kondisi buruk akan dibiarkan tanpa kendali.

Meski masalahnya serius, fakta bahwa awak mau melapor sebenarnya pertanda baik. Makin beraninya awak menyuarakan hal seperti ini menunjukkan ada pergeseran menuju keterbukaan. Tapi kemajuan ini hanya bertahan kalau setiap laporan ditindaklanjuti dengan perbaikan yang nyata, efektif, dan tepat waktu. Tanpa itu, kepercayaan pada sistem pelaporan akan luntur — dan justru memperkuat kondisi yang membuat masalah ini muncul.